Anak Risma Siap Maju Pilwali Surabaya, PDIP Tidak Mau Berandai


Surabaya - Fuad Bernardi, anak Wali Kota Risma mengaku siap maju dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2020, jika mendapat rekom dari DPP PDIP. Fuad mengaku hingga kini dirinya belum mendaftarkan diri secara resmi ke PDIP.

Lantas bagaimana tanggapan Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono terkait keinginan Fuad Bernardi maju menjadi Cawawali Kota Surabaya?

Pria yang akrab dipanggil Awi ini menjelaskan pihaknya belum bisa mengomentari lebih jauh terkait hal tersebut, sebelum rekomendasi resmi dari DPP PDIP turun.

"Saya tidak mau berandai-andai. Saya katakan berulang-ulang, kita tunggu rekomendasi DPP PDIP. Dan, itu sampai hari ini belum turun," katanya kepada detikcom, Jumat (14/8/2020).

Awi menambahkan DPC PDIP tegak lurus dan selaras dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

"DPC PDIP Kota Surabaya tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ungkap Awi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya.

Awi menegaskan pihaknya akan mengawal dan memenangkan pasangan Cawali dan Cawali yang direkomendasi PDIP pada Pilwali Desember 2020 nanti.

"Kami akan laksanakan dengan penuh tanggung jawab rekomendasi DPP PDIP, dengan memenangkan pasangan calon wali kota-calon wali kota dalam Pilkada 9 Desember 2020," tandas Awi.

Postingan populer dari blog ini

Wagub DKI Minta di Setiap Rumah Ada Satgas COVID19

Gambar
Wakil Gubernur DKI Jakarta   Ahmad Riza Patria   (Ariza) meminta di setiap rumah di Jakarta memiliki kader satu satgas  Menurutnya, setiap rumah minimal harus memiliki satu kader Corona. "Kita minta setiap rumah tunjuk satu orang sebagai kader COVID-19 atau sebagai satgas atau sebagai apa pun yang tugasnya memastikan anggota keluarga memahami-mengerti akan bahaya COVID-19 dan memahami untuk senantiasa melaksanakan protokol COVID, di antaranya memakai masker setiap hari, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak," ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/8/2020). Menurutnya, apabila dalam unit terkecil seperti rumah sudah disiplin dalam menerapkan  protokol kesehatan , maka akan dijalankan juga ketika berada di tempat lain. Dia juga meminta perkantoran untuk membentuk tugas COVID-19 internal. "Kami minta perkantoran berupaya membentuk satgas internal sendiri," katanya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan tingkat kasus positif atau  positivity rate ...
Baca selengkapnya

Massa Demo Berkumpul di Depan DPR, Lalin Jalan Gatsu Hanya Lewat Busway

Gambar
Massa buruh-mahasiswa menolak RUU Omnibus Law berkumpul di gerbang gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto macet. Pantauan, Jumat (14/8/2020) pukul 18.20 WIB, massa buruh-mahasiswa sudah berada di gerbang DPR. Mereka sebelumnya berhenti di Jalan Gatot Subroto dekat simpang Jalan Gerbang Pemuda setelah bergerak dari Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak diizinkan menuju gerbang gedung DPR. Massa demo tampak tumpah di gerbang gedung DPR. Terpantau ada tiga mobil komando. Spanduk-spanduk tolak RUU Omnibus Law dan revolusi pendidikan terpasang di pintu gerbang. Pasukan Antihuru-hara tampak bersiap di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi. Satu mobil barikade dan pengurai massa tampak bersiaga di depannya. Lalu lintas Jalan Gatot Subroto terpantau macet. Kendaraan roda empat dan roda dua hanya bisa melintas di jalur bus TransJakarta ( busway ).
Baca selengkapnya

Polri: Barang Bukti Kasus Suap Djoko Tjandra-Irjen Napoleon

Gambar
Polri mengatakan pihaknya telah mendapatkan beberapa barang bukti dalam kasus suap  Djoko Tjandra . Salah satunya uang senilai USD 20 ribu. "Barang bukti USD 20 ribu, surat, HP, laptop, dan CCTV yang dijadikan barang bukti," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (14/8/2020). Argo tak menjelaskan lebih jauh mengenai barang bukti uang USD 20 ribu itu. Argo menuturkan penyidik  Bareskrim Polri  masih melakukan penyidikan tahap lanjut pada kasus ini. Seperti diketahui, Polri telah mengumumkan perkembangan penyidikan dugaan aliran dana di kasus Djoko Tjandra. Hasilnya empat orang dijadikan tersangka, yaitu Djoko Tjandra dan pengusaha  Tommy Sumardi  sebagai pemberi suap serta mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadivhubinter  Irjen Napoleon Bonaparte  sebagai penerima suap. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pernah men...
Baca selengkapnya