Duduk Perkara 3 Klaster Skandal Djoko Tjandra hingga Seret Jenderal


Jakarta - Sengkarut urusan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra belum usai. Satu per satu benang kusut pelarian terpidana perkara kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu mulai terurai.

Tiga penegak hukum di negeri ini turun langsung menguliti selubung skandal yang melibatkan Djoko Tjandra. Mulai dari KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Bareskrim Polri sendiri membongkar borok pria berjuluk Joker itu.

Seturut dengan pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, ada baiknya membagi 3 peristiwa atau klaster berkaitan dengan Djoko Tjandra. Apa saja?

1. Klaster Pertama

Klaster pertama disebut Sigit terjadi pada medio 2008-2009. Sigit mengatakan saat itu ada dugaan penyalahgunaan wewenang tetapi dirinya tidak menyebutkan detail peristiwa apa.

"Klaster di tahun 2008-2009 di mana ada informasi yang nanti akan kami dalami terkait ada dugaan penyalahgunaan wewenang pada saat itu," ujar Sigit.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bila klaster pertama itu pernah diusut KPK. Kala itu KPK mengusut kasus suap yang menjerat mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang kala itu merupakan ketua tim penyelidik kasus BLBI II.

Saat itu Djoko Tjandra sempat dicekal KPK karena diketahui namanya tersebut dalam percakapan Urip dengan Artalyta Suryani alias Ayin.

2. Klaster Kedua

Untuk klaster ini merupakan peristiwa pada akhir tahun 2019 saat Djoko Tjandra bersama pengacaranya, Anita Kolopaking, bertemu dengan seorang jaksa bernama Pinangki Sirna Malasari. Klaster ini sudah ditangani Kejagung.

"Klaster kedua, peristiwa di akhir 2019 atau sekitar bulan November 2019, di mana terjadi suatu peristiwa terkait dengan adanya pertemuan saudara Djoko Tjandra, saudara P, dan saudara ADK terkait dengan rencana pengurusan fatwa dan proses PK, terkait dengan kasus tersebut saat ini sudah dilaksanakan penyidikan oleh rekan-rekan kita di kejaksaan," ujar Sigit.

Jaksa Pinangki diduga mengkondisikan pengurusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra. Dia diduga menerima suap sebesar USD 500 ribu atau sekitar Rp 7 miliar lebih.

Pinangki pun dijerat dengan Pasal 5 (ayat 1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam pasal tersebut, mengatur ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Berikut bunyi Pasal 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Postingan populer dari blog ini

Wagub DKI Minta di Setiap Rumah Ada Satgas COVID19

Gambar
Wakil Gubernur DKI Jakarta   Ahmad Riza Patria   (Ariza) meminta di setiap rumah di Jakarta memiliki kader satu satgas  Menurutnya, setiap rumah minimal harus memiliki satu kader Corona. "Kita minta setiap rumah tunjuk satu orang sebagai kader COVID-19 atau sebagai satgas atau sebagai apa pun yang tugasnya memastikan anggota keluarga memahami-mengerti akan bahaya COVID-19 dan memahami untuk senantiasa melaksanakan protokol COVID, di antaranya memakai masker setiap hari, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak," ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/8/2020). Menurutnya, apabila dalam unit terkecil seperti rumah sudah disiplin dalam menerapkan  protokol kesehatan , maka akan dijalankan juga ketika berada di tempat lain. Dia juga meminta perkantoran untuk membentuk tugas COVID-19 internal. "Kami minta perkantoran berupaya membentuk satgas internal sendiri," katanya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan tingkat kasus positif atau  positivity rate ...
Baca selengkapnya

Massa Demo Berkumpul di Depan DPR, Lalin Jalan Gatsu Hanya Lewat Busway

Gambar
Massa buruh-mahasiswa menolak RUU Omnibus Law berkumpul di gerbang gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto macet. Pantauan, Jumat (14/8/2020) pukul 18.20 WIB, massa buruh-mahasiswa sudah berada di gerbang DPR. Mereka sebelumnya berhenti di Jalan Gatot Subroto dekat simpang Jalan Gerbang Pemuda setelah bergerak dari Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak diizinkan menuju gerbang gedung DPR. Massa demo tampak tumpah di gerbang gedung DPR. Terpantau ada tiga mobil komando. Spanduk-spanduk tolak RUU Omnibus Law dan revolusi pendidikan terpasang di pintu gerbang. Pasukan Antihuru-hara tampak bersiap di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi. Satu mobil barikade dan pengurai massa tampak bersiaga di depannya. Lalu lintas Jalan Gatot Subroto terpantau macet. Kendaraan roda empat dan roda dua hanya bisa melintas di jalur bus TransJakarta ( busway ).
Baca selengkapnya

Polri: Barang Bukti Kasus Suap Djoko Tjandra-Irjen Napoleon

Gambar
Polri mengatakan pihaknya telah mendapatkan beberapa barang bukti dalam kasus suap  Djoko Tjandra . Salah satunya uang senilai USD 20 ribu. "Barang bukti USD 20 ribu, surat, HP, laptop, dan CCTV yang dijadikan barang bukti," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (14/8/2020). Argo tak menjelaskan lebih jauh mengenai barang bukti uang USD 20 ribu itu. Argo menuturkan penyidik  Bareskrim Polri  masih melakukan penyidikan tahap lanjut pada kasus ini. Seperti diketahui, Polri telah mengumumkan perkembangan penyidikan dugaan aliran dana di kasus Djoko Tjandra. Hasilnya empat orang dijadikan tersangka, yaitu Djoko Tjandra dan pengusaha  Tommy Sumardi  sebagai pemberi suap serta mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadivhubinter  Irjen Napoleon Bonaparte  sebagai penerima suap. Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pernah men...
Baca selengkapnya